Penilitian ini bermaksud untuk melakukan telaah terhadap peraturan yang ada, terkait dengan kewenangan aparatur pengelolaan keuangan dan pertanggung- jawaban keuangan negara pada Badan Layanan …
Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketentuan prosedur pendaftaran CV menimbulkan konflik hukum. Konflik hukum tersebut terjadi dikarenakan ketentuan pendaftaran CV dal…
-
Tesis ini mengkaji pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan Terbatas dengan membeli barang kepada dist…
Pasal 290 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada intinya menerangkan bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan …
Dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ yaitu rapat umum pemegang saham, direksidan dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak…
Kantor Perwakilan Perusahaa Asing (KPPA) merupakan suatu bentuk/lembaga investasi yang ditujukan kepada perusahaan asing yang hendak melakukan ekspansi pengembangan bisnis di Indonesia. Kantor Pe…
Konsep kerugian negara pada anak perusahaan BUMD belum didefinisikan secara lugas yang mana sering kali penegak hukum mencampuradukkan isu kesalahan pengambilan keputusan bisnis (business judgment …
Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang kemudian melahirkan tindakan perseroan. Hasil dari tindakan tersebut perseroan bisa saja merugi. Kerugian a…
Transaksi Repurchase Agreement atau yang lebih dikenal dengan sebutan REPO, merupakan salah satu bentuk investasi baru di Indonesia. Hal ini karena regulasi peraturan REPO baru diterbitkan OJK me…