Penertiban tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu upaya untuk menghindari tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan secara sengaja oleh piha…
Sesuai dengan asas kebangsaan dalam pasal 1 UUPA maka menurut Pasal 9 juncto Pasal 21 ayat 1 UUPA hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Pada dasarnya badan-…
Tesis ini berjudul “Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional” dengan dua rumusan masalah yang Pertama, pembuktian hak secara tertulis dalam hal pendaftaran tanah seca…
Tesis berjudul “ASAS KEADILAN DALAM GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012”, yang diteliti menggunakan metode yuridis norma…
Tanah kas desa merupakan kekayaan desa dan menjadi milik desa yang berada pada wilayah desa atau diluar wilayah desa yang diperoleh dari pemberian pemerintah. Khusus untuk aset atau kekayaan desa…
Pasal 19 UUPA dan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 mengisyaratkan sangat diperlukannya pejabat yang dapat membatu BPN dalam menjalankan tugasnya. Pejabat tersebut dikenali sebagai PPAT. Dalam Pasal…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pertelaan dan Akta Pemisahan pada kepemilikan satuan rumah susun bukan hunian dan akibat hukum uraian Pertelaan dan Akta Pemisahan terhadap konsu…
Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar berakibat pada meningkatnya kebutuhan atas rumah sebagai tempat tinggal masyarakat. Kebutuhan ini bertolak belakang dengan sifat tanah yang luasny…