SKRIPSI (6612) - Kedudukan Anggota Partai Politik yang Menjadi Pejabat Publik…

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…

Introduksi Hukum Publik Internasional

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-665-3

Deskripsi Fisik

xvii, 500p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 Sja i

TESIS (1923) - Problem Yuridis Pelayanan Publik Di Bidang Pemerintahan

Pelayanan publik merupakan hak setiap orang dan merupakan suatu kewajiban dari badan hukum publik untuk memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, namun kenyataannya masi…

SKRIPSI (3674) - Implementasi Asas-Asas Pelayanan Publik Pada UU No. 25 Th. 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3674

TESIS (4831) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kerugian Penerima Pelayanan Pub…

ABSTRAK Negara Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada semua rakyatnya sesuai dengan UUD 1945. Pelayanan Publik mencakup barang, jasa, dan administrasi, diatur oleh UU…

DISERTASI (335) - Eksistensi Komisi Informasi Publik Terkait Prinsip Keterbuk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

335 Set e

Analisis Hukum Terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/`1/2011: Kajian Terhadap Pembentu…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-336-2

Deskripsi Fisik

xiv, 82p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 Ana -

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Info…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 97p. ; 19 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.630 26 Ind u- 2

Aspek Hukum Penyelenggara Administrasi Publik di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7060-12-3

Deskripsi Fisik

viii, 212p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Ari a

TESIS (4365) - Pertanggungjawaban Pidana Badan Publik Dalam Undang-Undang Nom…

Tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketidakjelasan konsep badan publik sebagai subyek hukum yang dimana kapan suatu tind…