TESIS (5015) - Kepailitan sebagai Sarana Percepatan Pemberesan BUMN dalam Lik…

Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mempercepat pemberesan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dilikuidasi. Kerangka hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun…

SKRIPSI (6722) - Perlindungan Hukum Kreditor PT Istaka Karya (Persero) Terhad…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya yang mana sebelumnya pernah dinyatakan…

SKRIPSI (5531) - Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5531

SKRIPSI (5497) - Kewajiban Pemenuhan Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5497

SKRIPSI (5711) - Rekstrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya Melalui Pembentukan H…

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah badan usaha yang dimiliki sebagian maupun seluruhnya oleh negara yang memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh BUMN…

SKRIPSI (6632) - Likuidasi BUMN Persero Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Mel…

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "UU BUMN") mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang se…

SKRIPSI (3883) - Tanah yang Dikuasai Badan Usaha Milik Negara Sebagai Obyek P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3883

TESIS (4763) - Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Anak Perusahaan Badan Us…

Salah satu dualisme terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah terkait dengan dapat atau tidaknya anak korupsi BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara dimintai pertanggung jawaban …

SKRIPSI (6345) - Kepailitan Sebagai Instrumen Hukum Dalam Rangka Penyelesaian…

Kepailitan merupakan salah satu bentuk sita umum atas semua kekayaan debitor. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 UU Kepailitan dalam Pasal 2 terhadap Kepai…

TESIS (4575) - Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Aset Perusahaan Bumn …

Asas pemisahan horizontal merupakan salah satu asas yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang pertama kali diberlakukan setelah diundangkannya UUPA. Asas pemisahan horizontal merupakan konsep ya…