Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…
ABSTRACT CORPORATE DISSOLUTION AS THE ALTERNATIVE OF CRIMINAL PURSUIT IN CURRUPTION The reality that corporations can do the corruption has been approved when The Laws No. 31 1999 a…
Penelitian ini membahas tentang disparitas putusan pidana dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulka…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
ABSTRCT The investigation authority on the crime of corruption act This research analyzed the investigation authority on the crime of corruption act possesed by three (3) law enforcement intitu…
The title of this dissertation is “Seizure and Confiscation of Property For Perpetrators of Corruption Which Is Considered As Bankrupt’. The aim of this research is to analyze and find Philos…
This research aimed to analyze and find the reasons of the philosophy of death penalty for perpetrators of corruption and character of corruption which are liable to the death penalty. The type o…
Adanya perbedaan pemaknaan pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19…