Diantara berbagai permasalahan pembangunan perkotaan di DKI Jakarta yang sangat sulit untuk di selesaikan adalah mengenai penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan fisik baik untuk perumahan bese…
PPAT adalah pelaksana sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, akta PPAT merupakan syarat agar dapat diselenggarakan pemelihara…
Pembelian tanah dan rumah dari pengembang dengan sistem pembayaran in house saat ini cukup diminati oleh masyarakat kita, dengan berbagai alasan diantaranya proses tidak terlalu rumit, pembayaran…
Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga siapapun nama yang tercantum dalam sertipikat dianggap sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Sebelum se…
Penelitian berjudul Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2011/PT.TUN.SBY), dengan permasalahan bagaimana kedu…
Penelitian berjudul perlindungan hukum pembeli yang tidak segera mendaftarkan bidang tanah obyek jual beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/TUN/2007), dengan permasalahan apakah putusan…
Rasio legis dari larangan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas adalah agar tidak merugikan kepentingan umum, menghindari adanya pemerasan, menghindari sistem liberalisme …
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi suatu langkah inovatif berkaitan dengan penerbitan sertipikat. Jual beli tanah yang belum bersertipikat yang di…
Perolehan Hak Atas Tanah oleh Mantan Pegawai BPU-PPN Gula yang Berasal dari Bekas Hak Guna Bangunan Milik BPU-PPN Gula yang Telah Dibubarkan ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana akibat huk…
Seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia yang cukup pesat ini melahirkan beragam bisnis di masyarakat, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagain…