DISERTASI (199) - Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang-Undang P…

Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…

DISERTASI (191) - Reformulasi Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-

DISERTASI (189) - Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian U ang yang Ti…

Law, Prosecutor Law, UU PP TPPU, that the law gives the prosecution authority to the prosecutor Prosecutor, except for corruption cases prosecution authority is also given to the KPK. As a conse…

TESIS (4146) - Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Perampasan Al…

Kebijakan penyelesaian upaya “keberatan” pihak ketiga terhadap perampasan alat atau barang dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika yang diajukan melalui inst…

TESIS (4168) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pida…

Perkebunan merupakan sektor usaha yang menjanjikan, sehingga banyak korporasi atau perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, terutama sekali adalah perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawi…

Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izi…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-138-2

Deskripsi Fisik

xii, 220p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Sup p

Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-234-1

Deskripsi Fisik

xvi, 330p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Zun a

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-1947-4

Deskripsi Fisik

X, 76 p., Uk: 14x20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Put p

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Penceg…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-554-8

Deskripsi Fisik

vii, 234p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 Amr t

TESIS (4778) - Sanksi Pidana Pembubaran Terhadap Partai Politik Yang Melakuka…

Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…