Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa Notaris terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 dapat menimbulkan overlapping kewen…
Berbicara mengenai pembuatan akta otentik, Notaris berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten…
Dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris merumuskan agar notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat ( 2) huruf e UUJN. Notaris tida…
Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba menulis mengenai konflik norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Lelang. Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan tipe pene…
Perjanjian sewa atas objek barang milik negara dituangkan secara tertulis baik dibuat di bawah tangan maupun dengan akta autentik, kebebasan ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, namun dala…
Tesis ini berjudul KEMANDIRIAN JABATAN NOTARIS DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Dalam tesis ini hal yang di bahas adalah mengenai Notaris dalam menjalankan …
Pasal 66 ayat 1 dari UUJN adalah pasal yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, yang mana menurut ketentuannya menyebutkan bahwa pada pasal tersebut untuk kepentinga…
Judul tesis ini adalah Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dal…
Peran Notaris dewasa ini sangatlah penting di dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang hukum bisnis antara lain berupa kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa …