Karya Ilmiah
TESIS (4311) - Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Atas Penerbitan Izin Perkebunan Kelapa Sawit Yang Mengakibatkan Pencemaran Limbah Kelapa Sawit
Kelapa sawit menjadi salah satu komoditi utama di Indonesia, salah satu daerah pengahasil kelapa sawit terbesar adalah di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, setidaknya ada delapan puluh dua perusahaan yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkebunan. Keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 45 dihilangkan hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan. Dengan aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki potensi untuk terjadi kerusakan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk mempermudah usaha, tetapi akan berdampak bagi lingkungan hidup, kerena perbedaan yang mendasar yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu statute approach, conceptual approach dan historical approach. Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan bagi perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait dengan penegakan hukum lingkungan, dan secara teoritis dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian.
Kata Kunci : Kelapa Sawit, Perizinan, dan Lingkungan Hidup.
032024153010 | 4311 Rah t | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain