Karya Ilmiah

SKRIPSI (5892) - Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

---

Isu mengenai korupsi merupakan isu sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Korupsi termasuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan proses penegakan hukum yang ekstra pula dalam penanganannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi adalah dengan dibentuknya satu lembaga yang bersifat mandiri, independen, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Salah satu kewenangan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e UU KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi. Dalam skripsi ini akan dibahas apakah kewenangan penuntutan oleh KPK ini melanggar asas dominus litis sebagaimana yang dimiliki Kejaksaan, karena kejaksaan merupakan satu-satunya badan yang berhak untuk melakukan penuntutan. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan yakn pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang tepat serta menganalisis kesesuaian ketentuan antara UU KPK dengan UU terkait.

---

Ketersediaan

031811133009

5892

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5892

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI
Penuntutan
Komisi Pemberantasan Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar