Karya Ilmiah

TESIS (3200) - Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang - Undang No . 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

---

Tesis ini berjudul tentang “Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang-
undang no. 40 Tahun 2014”. Penelitian ini membahasa tentang Perubahan

kewenangan dari kementerian keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam
pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Proses atau tata
cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang
dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses
ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan
terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan
rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan
perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar
Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan
Pendekatan Aktivitas.
Penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum Kepailitan perusahaan
asuransi. Dalam hal ini termasuk Perlindungan hukum terhadap tertanggung
dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi mutlak diperlukan
apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Hal ini bertujuan agar

tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para tertanggung untuk mendapatkan hak-
haknya dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang

akan dilakukan adalah penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian hukum
yang dilakukan terkait dengan norma hukum tertulis yaitu dengan cara meneliti

bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-
undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.Dari hasil penelitian

dapat dinyatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan
hukum terhadap tertanggung berupa penunjukan kurator yang melakukan
pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta penentuan kedudukan
hukum tertanggung pemegang polis berdasarkan sifat piutang masing-masing,
menjadi kreditur preferen, kreditur konkuren, maupun kreditur separatis

---

Ketersediaan

031414153015

3200

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3200

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM KEPAILITAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar