Karya Ilmiah

TESIS (2423) - Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus

---

Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik
lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemerintahan daerah. Konsekuensinya,
landasan konstitusional partai politik lokal mengacu kepada Pasal 18B Ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan dan
keistimewaan suatu pemerintahan daerah. Mengacu kepada Pasal 18B Ayat (2),
eksistensi partai politik lokal bukanlah instrumen kekhususan yang bersifat original
melainkan hasil penafsiran ekstensi (perluasan) oleh pembuat undang-undang
(legislator). Penafsiran tersebut didasarkan atas kondisi sosio-politis di daerah
otonomi khusus yang bersangkutan (Aceh dan Papua), yakni menguatnya sentimen
sektarianisme dan gejolak separatisme. Selanjutnya eksistensi partai politik lokal
dalam undang-undang otonomi khusus menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap
pembatasan keberlakuan parliamentary threshold dan electoral threshold,
keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan kepala daerah, eksistensi institusi
penyelenggara pemilu, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran
partai politik dan masa depan pengaturan partai politik lokal di Papua.
Kata Kunci: partai politik lokal, otonomi khusus.

---

Ketersediaan

031314153027

2423

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2423

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PEMERINTAHAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar