Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB sampai pada saat ini masih menimbulkan problematika bagi negara-negara anggota PBB meskipun berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, setiap negara anggota be…
Pada hakekatnya pajak merupakan kewajiban konstitusi warga negara kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan konstitusional pajak lingkungan di sektor energi baru dan t…
Kebutuhan akan modal dan pemberian pinjaman modal semakin meningkat karena perkembangan bisnis di Indonesia. Lembaga jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemberian pinj…
Keberadaan jaminan merupakan upaya preventif bagi Bank dalam mengamankan utang debitor yang telah diberikan oleh Bank, yaitu dengan cara menjaminkan kekayaan debitor agar debitor memenuhi kewajib…
Perkebunan merupakan sektor usaha yang menjanjikan, sehingga banyak korporasi atau perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, terutama sekali adalah perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawi…
Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …
Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penggerak roda pemerintahan negara, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bernegara…
Keadilan restoratif akhir-akhir ini banyak jadi perbincangan para ahli hukum. Ini dilatar belakangi banyaknya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap kurang memenuhi rasa …
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan sumber pendapatan yang penting untuk perekonomian suatu negara, dimana salah satunya adalah denda administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas …