Tindak pidana terorisme merupakan salah satu tindak pidana kejahatan berat, cakupannya bahkan menyasar lintas negara. Pada dasarnya kejahatan tindak pidana terorisme merupakan salah kejahatan yang …
PPAT Sementara adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan hilangya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Sementara, …
Jual beli merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah atau hak milik rumah susun yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Melalui Pasal 147 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe…
Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keput…
Pada tanah negara ditemukan adanya kepentingan pihak tertentu berupa penguasaan fisik atas tanah yang menimbulkan permasalahan hukum, karena pada dasarnya penguasaan atas tanah negara tersebut mem…
Dalam proses pembuatan akta PPAT berdasarkan Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak d…
Frasa “alasan mendesak” pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terkait dispensasi perkawinan menjadi multitafsir karena tidak dijabarkan secara eksplisit dalam penjelasan pasalnya. Hal i…
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode telah memicu perdebatan di kalangan politisi dan akademisi di Indonesia setelah adanya pernyataan dari politisi d…
Salah satu pencerminan asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian termasuk dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkembangannya terutama setelah adanya Putu…
Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Kenyataan masih banyak putusan Hakim dalam proses peradilan yang justru …