Terminologi pembatalan perjanjian dan pemutusan perjanjian mempunyai makna dan akibat hukum yang berbeda. Pelanggaran kontraktual baik pada saat pembentukan kontrak maupun pada saat pelaksanaan k…
Dengan diterapkannya konsep negara hukum, Indonesia wajib menjamin adanya supremasi hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan HAM. Salah satu i…
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang dapat melindungi seluruh kepentingan kreditor tanpa terbatas pada prinsip tanggungjawab terbatas yang ada pada debitor pailit (dalam…
Dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Karakteristik tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan; dan 2) Ius constituendum pengaturan tindak pidana penye…
Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Dengan maraknya kasus pembatalan perkawinan mengundang minat penulis untuk mengetahui berbagai macam …
Disertasi ini membahas tentang problematika yang menyebabkan bolak baliknya berkas perkara penanganan Pelanggaran HAM yang berat dari Komnas HAM selaku penyelidik ke Jaksa Agung selaku penyidik. Me…
Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek pajak pada saat timbulnya warisan yaitu saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagikan kepada mereka yang berhak dalam h…
Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harta pailit adalah seluruh harta kekayaan milik Debitor pailit saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu ya…
Sengketa mengenai transfer pricing yang sering dialami oleh perusahaan multinasional diawali terlebih dahulu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terdapat banyak hal …
Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 21 UUPA, salah satu badan hukum yang dapat memiliki hak…