Perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan me…
Kebebasan berpendapat telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUDNRI 1945, yang kemudian dikembangkan lagi dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 9 Tahun…
Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus yang diselesaikan melalui lembaga khusus seperti Komisi P…
Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan di Kejaksaan. Tesis ini membahas tindak pindana perpajakan yang ditangani pada bidang khusus di Kejaksaan. Pembahasan utama tentang ratio leg…
Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …
Bahwa pada prinsipnya perkara koneksitas merupakan perkara yang melibatkan dua pelaku tindak pidana dari latar belakang yang berbeda, dimana pelaku tindak pidana merupakan warga sipil dan pelaku la…
Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas guna mewujudkan tujuan negara yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Penyeleng…
Setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Penghentian tindakan medis merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan jika ti…
Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat berdasarkan desentralisasi memberikan hak otonom dalam kerangka Negara Kesatuan kepada…
Kepailitan merupakan isu yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara. Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …