Penegakan hukum pidana lingkungan sejatinya ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dalam UU PPLH atau UU 32/2009. Namun, proses persidangan dan eksekusi putusan sering…
Tindak pidana pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, akibat dari pembalakan liar adalah munculnya kerugian negara, dari aspek fina…
Penelitian berjudul “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Sebagai Bukti Pendukung Pemilik Hak Atas Tanah (studi kasus Putusan Nomor 12/PDT.G/2019/PN.KNG)”, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang at…
Pemberian sanksi berupa ganti rugi oleh direksi selaku pengusaha kepada para pekerja merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila pekerja tidak memenuhi ketentuan waktu. Be…
Topik penelitian ini mengenai LMKN yang menggunakan sistem blanket license dalam mengelola royalti yang merepresentasikan pemilik hak cipta musik. Seiring perkembangannya pemilik hak cipta musik da…
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran berdampak pada perubahan tata pengelolaan Pelabuhan, yaitu dipisahnya fungsi regulator dan operator. Sebelumnya, Badan Usaha Pel…
Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…
Tindak pidana yang berhubungan dengan motif keuntungan ekonomi seperti tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan khusus tentang hukum acara mengenai pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Terdakwa …
Penelitian berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Pada KondisiPandemi Covid-19”, dibahas …
Meningkatnya kasus yang dilaporkan pada Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak semakin meresa…