Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan la…
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…
Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran ink…
Perlindungan hukum terhadap Hak Orang Asli Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus memberikan gambaran konsep keberagaman dalam negara kesatuan yang setidaknya memberikan pembangunan otonomi khus…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengem…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompetensi absolut PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan hak gugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Peneli…
Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah …
Penelitian disertasi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” bertujuan a. untuk Menemukan hakekat eksistensi Pejabat Pembuat …