Materi pokok penelitian pelanggaran calon notaris yang tidak memenuhi kewajiban magang menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, denga…
Tanah pengganti yang diberikan pemerintah daerah untuk korban bencana longsor dilakukan dengan cara pengadaan. Pengadaan Tanah Skala Kecil, seperti yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden Nomo…
Sertipikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang paling tinggi dan paling kuat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA. Hak milik atas tanah akan melekat kepada pemilikny…
ABSTRAK Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda tetapi dapat dirangkap atau dijabat ol…
Salah satu hal yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam proses beralihnya hak tanah berdasarkan transaksi jual beli adalah pada tahap validasi pajak tersebut, dimana pada tahap ini dasar ni…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan …
ABSTRAK Jual beli yang obyeknya berupa tanah (dan bangunan rumah) di Indonesia tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Jual beli menurut UUPA menganut …
Permasalahan pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup komplek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa permasalahan pertanahan …
dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Mekanisme perubahan dari bekas tanah kas desa menjadi fasilitas pendidikan. (2) Ganti rugi tanah dengan adanya perubahan bekas tanah kas desa menjadi …
ABSTRAK PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. PPAT dalam menjalankan perannya harus sesuai dengan tata cara pembuatan akta…