Tesis ini berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pusat Pemerintahan Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi” yang terdiri dari dua rumusan masalah yakni Pertama, konstitusionalitas pemin…
Topik dalam Tesis ini adalah mengenai “Kekuatan Eksekutorial Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”. Tesis ini mengan…
Most states in the world were struggling to employ its legal mechanism to overcome the impact Covid-19 under the emergency situation. Article 22 & 22 of Indonesian 1945 Constitution are known as th…
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji untuk menilai konstitusionalitas sebuah undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, seringkali d…
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memegang kewenangan judicial review di Indonesia. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan terkait enforcement bagi lembaga negara lain dalam pela…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional menimbulkan celah hukum yang berbahaya bagi hubungan hukum nasional dan internasional di Indonesia. Ol…
Proses amandemen konstitusi di Indonesia telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Dalam design amandem…
Penanganan fakir miskin seringkali dibenturkan dengan angka kemiskinan di beberapa daerah. Padahal angka kemiskinan yang meningkat dikarenakan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial yang tidak t…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk k…