TESIS (3995) - Kewenangan Partai Politik Dalam Pergantian Antar Waktu Anggota…

Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…

TESIS (4000) - Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melaksanakan Putusan P…

Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada masyarakat, individu dan…

DISERTASI (366) - Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Demokratis Dalam Pemben…

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…

DISERTASI (364) - Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan P…

The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…

TESIS (3836) - Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Un…

Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…

TESIS (3825) - Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu…

Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemi…

DISERTASI (351) - Syarat Ambang Batas Dalam Pengajuan Calon Presiden Dan Waki…

Pengaturan ambang batas merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR RI bersama Presiden (Pemerintah). Ambang batas merupak…

TESIS (4247) - Rekontruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk Me…

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai salah satu kewenangan MPR telah dihapus dalam konstitusi pada amandemen ketiga pada tahun 2001. Amandemen tersebut salah satunya adalah berlatar belakang un…

SKRIPSI (5964) - Pengaturan Nilai-Nilai Konstitusi Hijau dalam Tata Kelola Pe…

Indonesia merupakan negara hukum dan dianugerahi kondisi geografis yang mendukung terciptanya kekayaan serta keberagaman alam. Dalam hal ini UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi (konstitusi) …

TESIS (4192) - Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4192 Ham p