Penelitian hukum dilatarbelakangi oleh ketentuan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam yang harus ditaati oleh seluiruh perangkat organisasi koperasi simpan pinjam dan seluruh anggota koperasi si…
Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejab…
Penelitian hukum ini dilakukan karena di satu sisi Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan seorang Pejabat Notaris. Di sisi lain terdapat perbedaa…
Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang berwenang membuat akta koperasi. Padahal menurut Undang-Un…