SKRIPSI (5831) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Melakukan K…

Seorang apoteker memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara merinci mengenai kesesuaian antara obat yang diberikan oleh apoteker dengan resep yang diberikan oleh dokter. Dalam menjalan…

SKRIPSI (5940) - Akibat Hukum Perjanjian Waralaba Yang Tidak Mengatur Klausul…

Judul skripsi ini adalah “Akibat Hukum Perjanjian Waralaba Yang Tidak Mengatur Klausul Pengakhiran Perjanjian Sebagai Salah Satu Klausul Minimal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007…

TESIS (1950) - Penjatuhan Pidana Kurungan Terhadap Warga Negara Asing Pada Ti…

Indonesia adalah negara kepulauan, dimana terdapat perairan yang menghubungkan antara pulau-pulau dalam Negara Indonesia. Selain sebagai sarana untuk menghubungkan pulau-pulau di dalam negara Ind…

TESIS (1949) - Tanggungjawab Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya

Advokat adalah seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasehat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan segala tindakan hukum…

TESIS (1948) - Pembatalan Merger Oleh KPPU

Merger merupakan aksi korporasi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi jika dilihat dari hukum persaingan usaha yaitu Unda…

TESIS (1947) - Penerapan Keadilan Restoratif Dan Diversi Sebagai Upaya Perlin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1947

TESIS (1946) - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1946

TESIS (1945) - Prinsip Primaat Prevails Dalam Penegakan Hukum Pidana Pers

Penelitian tesis ini dilakukan untuk menelaah prinsip primaat prevails (utama/didahulukan) dalam penegakan hukum tindak pidana pers. Pada penegakan hukum tindak pidana pers sebagaimana Putusan Ka…

TESIS (1944) - Pembebanan Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Di Atas Hak Pengelol…

Hak Guna Bangunan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah Negara atau milik orang lain, selama jangka waktu yang terbata…

TESIS (1943) - Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Siste…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…