Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…
Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…
Proses amandemen konstitusi di Indonesia telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Dalam design amandem…
Penanganan fakir miskin seringkali dibenturkan dengan angka kemiskinan di beberapa daerah. Padahal angka kemiskinan yang meningkat dikarenakan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial yang tidak t…
Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional yang diselenggaraka…
Pembangunan Pulau Batam adalah salah satu keajaiban pembangunan di Indonesia pasca kolonialisme. Pada tahun 1970, Pulau Batam hanya dihuni enam ribuan jiwa tanpa infrastruktur, tanpa tempat pendidi…
Penulisan skripsi ini berjudul “Kontitusionalitas pasangan calon tunggal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip pemilu yang berkeadilan” yang mana dalam penyusunan nya menggu…
ABSTRAK Upaya pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Jaminan hak atas kesehatan telah tertuang dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasioa…
Pengakuan bahasa dalam Konstitusi Timor Leste diatur dalam Pasal 13, sehingga bahasa merupakan hak asasi manusia dan juga hak konstitusional. Meskipun bahasa dijamin oleh konstitusi, dalam praktek …