TESIS (4027) - Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas …

Pada umunya jual beli hak tanah dilakukan terhadap tanah milik dari si penjual, namun jual beli hak tanah banyak mengalami berbagai perkembangan dalam berbagai caranya. Jual beli hak tanah saat i…

TESIS ( 4341 ) - Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pe…

ABSTRAK Bentuk pertanggungjawaban seorang PPAT terkait pemalsuan identitas dalam pembuatan akta jual beli tanah pada dasarnya terdiri dari pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata dan se…

TESIS (3930) - Prioritas Untuk Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Terhadap …

Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di Indonesia dan pengembangan pasar mo…

TESIS (4321) - Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Tanah Ha…

Penertiban tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu upaya untuk menghindari tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan secara sengaja oleh piha…

TESIS (4291) - Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam H…

Tesis ini berjudul “Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional” dengan dua rumusan masalah yang Pertama, pembuktian hak secara tertulis dalam hal pendaftaran tanah seca…

TESIS (3980) - Asas Keadilan Dalam Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepe…

Tesis berjudul “ASAS KEADILAN DALAM GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012”, yang diteliti menggunakan metode yuridis norma…

SKRIPSI (5556) - Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5556

TESIS (4265) - Tukar Guling Antara Tanah Kas Desa (Percaton) Dengan Tanah War…

Tanah kas desa merupakan kekayaan desa dan menjadi milik desa yang berada pada wilayah desa atau diluar wilayah desa yang diperoleh dari pemberian pemerintah. Khusus untuk aset atau kekayaan desa…

TESIS (4235) - Kewenangan Rangkap Jabatan Kepala Desa Sebagai PPAT Sementara

Pasal 19 UUPA dan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 mengisyaratkan sangat diperlukannya pejabat yang dapat membatu BPN dalam menjalankan tugasnya. Pejabat tersebut dikenali sebagai PPAT. Dalam Pasal…

TESIS (4229) - AKIBAT HUKUM URAIAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN PADA KEPEMILI…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pertelaan dan Akta Pemisahan pada kepemilikan satuan rumah susun bukan hunian dan akibat hukum uraian Pertelaan dan Akta Pemisahan terhadap konsu…